Klub-klub ISL masih Tunggak Gaji Pemain

DI tengah persiapan klub-klub Indonesia Super League (ISL) menghadapi musim depan, kabar tidak mengenakkan menyeruak. Sejumlah klub dikabarkan masih menunggak gaji pemain mereka.

Seperti diumumkan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) dalam rilis yang dikeluarkan kemarin, dari 22 kontestan ISL musim lalu, hanya 11 tim yang dipastikan sudah melunasi gaji pemain mereka. Delapan tim lainnya masih menunggak dan tiga tim lainnya masih dalam tahap konfirmasi.

Lebih ironis lagi, delapan tim yang masih menunggak tersebut ialah klubklub besar seperti Arema Cronus, Persija Jakarta, Mitra Kukar, dan Persebaya Surabaya. Bahkan, Pelita Bandung Raya yang tampil mengejutkan juga tercatat masih menunggak dua bulan gaji pemain mereka musim 2014.

Persija Jakarta dan Mitra Kukar menjadi tim yang paling banyak menunggak karena tercatat belum melunasi gaji para pemain mereka selama empat bulan. Sementara itu, Persebaya dan PSM Makassar menunggak tiga bulan, Pelita Bandung Raya (PBR), Persepam Madura United, dan Persiba Balikpapan menunggak dua bulan, sedangkan Arema satu bulan.

Tiga klub yang pembayaran pemain mereka masih belum jelas ialah Perseru, Persiba Bantul, dan Persela Lamongan. Sebaliknya, klub-klub yang tidak bermasalah dalam menggaji pemain mereka ialah Persib Bandung, Persipura Jayapura, Gresik United, Semen Padang, Sriwijaya FC, Persik Kediri, Persijap Jepara, Barito Putera, Putra Samarinda, Persiram Rajaampat, dan Persita Tangerang.

� Kami mengharapkan kerjasama kerja sama dari klub-klub yang masih mengalami kesulitan untuk melunasi gaji pemain mereka selama musim 2013/14 sebelum menyerahkan berkas verifikasi klub kepada pihak berwenang di PSSI untuk memulai musim baru 2015/16,� demikian rilis APPI.

�Namun, kami juga memberi apresiasi bagi klubklub yang sudah melunasi pembayaran upah para pemain mereka dan berharap untuk terus berkomitmen dalam pemenuhan hak upah para pemain musim depan.

�Pada bagian lain, PSSI mengaku keberatan pada keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyebut induk cabang olahraga nasional itu sebagai badan publik nonpemerintah dan diminta mau membuka laporan keuangan. Untuk itu, mereka akan melakukan banding.

�Yang jelas kami keberatan dengan keputusan ini. Kami akan melakukan banding, tapi kami akan lebih dulu berkomunikasi dengan Ketum PSSI (Djohar Arifin),� tegas Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan. (Sat/R-4) Media Indonesia, 09/12/2014, halaman 27